BAB 12. PENYELESAIAN SENGKETA

BAB 12

PENYELESAIAN SENGKETA

12.1 Pendahuluan

Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepadapihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memberi perasaan puas kepadapihak pertama maka selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak keduamenunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda maka akanterjadi perselisihan, sehingga dinamakan sengketa.

Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasiyang terdiri atas proses melalui pengadilan (litigasi) dan abitrase (perwasitan), sertaproses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis padakesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi, mediasi.

12.2 Cara – Cara Penyelesaian Sengketa

Didalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antaralain negosiasi (negotiation), melalui pihak ketiga, mediasi, konsiliasi, abitrase, peradilan,dan peradilan umum.

12.2.1 Negosiasi (Negotiation)

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secaradamai melalui perundingan antara pihak yang berperkara.

Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yangsama maupun yang berbeda.

12.2.2 Mediasi

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatuperselisihan sebagai penasihat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakansalah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.

Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketadinamakan sebagai mediator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain :

  1. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
  1. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalamperundingan
  1. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencaripenyelesaian
  1. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapatditerima pihak – pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

Jika dengan cara mediasi tidak menghasilkan suatu putusan diantara para pihak maka masing-masing pihak boleh menempuh cara penyelesaian lain, seperti melalui pengadilan , abitrase atau lain-lain.

12.2.3 Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan , konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa.

Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuatputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesempatan di antara mereka.

12.2.4 Arbitrase

Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa. Dalam pada itu ,penyelesaian sengketa melalui lembaga abitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomidalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional dikarenakan sifat kerahasiaannya, prosedur sederhana, purusan abitrase mengikat para pihak, dan disebabkan putusan yang diberikan bersifat final.

Arbitrase adalah sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umumyang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Perjanjian abitrase merupakan kesepakatan berupa klausula abitrase yangtercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulsengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulsengketa.Arbitrase terbagi 2 jenis, yaitu :

  1. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer

Merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu.

  1. Arbitrase institusional

Merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”,sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar ,meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.Sementara itu, di Indonesia terdapat dua lembaga arbitrase yang memberikanjasa arbitrase , yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia(BAMUI).

Keputusan arbitrase bersifat final, berarti putusanarbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi,atau perjanjian kembali. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,suatu putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, jika telah memenuhi persyaratan seperti berikut :

  1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelisarbitrase disuatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat padaperjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuandan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
  1. Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurutketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukumperdagangan
  1. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesiadan keputusannya tidak bertentangan dengan ketertipan umum
  1. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelahmemperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demukian, suatu keputusan arbitrase terhadap para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandungunsur-unsur seperti berikut:

  1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusandijatuhkan diketahui palsu atau dinyatakan palsu.
  1. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukandan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
  1. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa.

12.2.5 Peradilan

Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 2Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukanoleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkunagan peradilan agama, lingkungan peradilan militer ,lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

12.2.6 Peradilan Umum

Dalam Undang _undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang dimaksud denganperadilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilanyang pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana.Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umumdilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

  1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan dikotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayahkotamadya atau kabupaten, yang dibentuk dengan keputusan presiden.

  1. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan diibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang dibentuk dengan undang-undang.

  1. Mahkamah Agung

Ketentuan mengenai Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang No.14tahun 1985, merupakan pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkunganperadilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintahdan pengaruh-pengaruh lain yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia

Perbandingan antara Perundingan , Arbitrase, dan Litigasi

Proses

Perundingan

Arbitrase

Litigasi

 

Yang mengatur

Para pihak

Atbiter

Hakim

Prosedur

Informal

Agak Formal sesuai dengan rule

Sangat formal dan teknis

Jangka waktu

Segera (3-6 minggu)

Agak cepat ( 3-6 bulan )

Lama ( 2 tahun lebih )

Biaya

Murah

Terkadang sangat mahal

Sangat mahal ( expensive)

Aturan pembuktian

Tidak perlu

Agak informal

Sangat formal dan teknis

Publikasi

Konfidensial

Konfidensial

Terbuka untuk umum

Hubungan para pihak

Kooperatif

Antagonistis

Antagonistis

Focus penyelesaian

For the future

Masa lalu ( the past )

Masa lalu ( the past)

Metode negoisasi

Kompromis

Sama keras pada prinsip hukum

Sama keras pada prinsip hukum

Komunikasi

Memperbaiki yang sudah lalu

Jalan buntu ( blocked)

Jalan buntu ( blocked)

Result

Win – win

Win – lose

Win – lose

Pemenuhan

Sukarela

Selalu di tolak dan mengajukan oposisi

Ditolak dan mencari dalih

Suasana emosional

Bebas emosi

emosional

Emosi bergejolak

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s